TI Bali Ngotot Tak Mau Cabut Atlet Skorsing
(Baliekbis.com), Perseteruan KONI Denpasar vs Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Bali semakin memanas, bahkan kini hingga ke DPRD Bali. Terbukti, Rabu (26/07/2017) di rumah rakyat (DPRD Bali) digelar hearing yang dipimpin Ketua Komisi IV Nyoman Parta, dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti KONI Denpasar yang langsung dihadiri Ketua Umumnya Ida Bagus Toni Astawa, Pengprov TI Bali yang juga dihadiri langsung Ketua Umumnya AA. Lan Anada. Hadir juga Ketua Umum KONI Bali, Ketut Suwandi yang didampingi IGN. Oka Darmawan (Wakil Ketua I KONI Bali). Di luar itu, hadir juga Ketua KPPAD Bali, Ani Asmoro termasuk sejumlah atlet taekwondo Denpasar yang terkena skorsing. Pada intinya, KONI Denpasar hanya berharap Pengprov TI Bali mencabut skorsing 7 atlet taekwondo Denpasar, sehingga mereka bisa bertanding pada Porprov Bali XIII di Gianyar, September 2017 mendatang.
Jalannya dengan pendapat itu makin panas sehingga membuat ruang pertemuan di lantai tiga DPRD Bali gaduh. Hal ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang berseberangan mengeluarkan pasal pembenar, sehingga tidak ada titik temu. Bahkan, seorang atlet dari yang kena skorsing itu, Mira Adelia Putra mengaku stres, karena tidak tahu apa alasan dirinya mendapat skorsing. ”Apa salah saya,” ucapnya sambil menangis. Di sisi lain, pihak Dewan yang memenengahi sangat sangat berharap Lan Ananda bisa membijaksanai agar mencabut skorsing 7 atlet itu. Bahkan Tjok Kertiyasa memuji makna nama Ananda adalah sorga. Entah apa maksudnya, yang jelas keinginan politisi senior Golkar ini sangat berharap Lan Ananda bersikap bijak. Termasuk Nyoman Parta juga berharap agar Lan Ananda mencabut skorsing yang sudah dijatuhkan.
Meski begitu, Lan Ananda dalam penjelasannya tetap tak akan mencabut skorsing 7 atlet taekwondo Denpasar yang telah dijatuhkannya itu. Keputusan yang diambil menurutnya untuk menegakkan aturan, mengacu aturan organisasi yang diterapkan organisasi TI. ”Sebenarnya soal skorsing merupakan hal biasa dilakukan cabor-cabor termasuk TI karena salah satu tujuannya untuk pembinaan. Kenapa saya tak mau mencabut, karena bisa berimplikasi terhadap atlet lainnya,” tegas pria yang akrab disapa Gung Lan. Yang mengejutkan, sikap Ketua Umum KONI Bali, Ketut Suwandi saat mendapat giliran berbicara. Menurutnya, persoalan yang terjadi saat ini adalah ranah KONI Denpasar, tentunya diawali terjadinya dualisme kepengurusan Pengkot TI Denpasar. Di satu sisi ada yang dianggap sah oleh Pengprov TI Bali dan di sisi lain ada yang dibekukan sampai berujung di pengadilan.
Dalam hal ini dengan kapasitasnya sebagai penasihat, KONI Bali bukan berdiam diri meski masalah itu sebenarnya ada di ranah KONI Denpasar. Bahkan sempat memediasi kedua belah pihak (KONI Denpasar dan TI Bali), tetapi hasilnya juga mentok. Artinya permasalahan itu kembali di serahkan di internal TI. Bukan itu saja, Suwandi juga sempat bertemu langsung dengan Lan Ananda membicarakan masalah TI agar tak berlarut-larut, tetapi bukan bermaksud intervensi. Karena ada hirarki yang membatasi antara KONI dengan organisasi Cabor.
Pada sebuah kesempatan di luar agenda hearing tersebut, kepada sejumlah media Suwandi sempat mencontohkan dualisme yang terjadi di cabor anggotaanya yakni Pengprov IMI Bali, hingga berujung dua kegiatan Musprov IMI Bali. Kemudian, kedua kubu dipanggil untuk menyelesaikan. Jika tidak, cabor balap motor di bawah IMI Bali ditegaskan Suwandi tidak dipertandingkan pada Porprov Bali XIII dan bantuan dana pembinaannya pun untuk sementara distop, sampai akhirnya terbentuk satu organisasi Pengprov IMI Bali. Akhirnya, setelah melalui proses yang juga dimediasi Pengurus Pusat (PP) IMI, masalah itu cair dan kini tidak ada lagi dualisme IMI Bali sehingga cabor balap motor bisa dipertandingkan pada Porprov Bali XIII.
Setelah penjelasan Suwandi tersebut, beberapa pihak yang hadir pada hearing akhirnya bisa mengerti bahwa akar permasalahannya ini sesungguhnya ada di KONI Denpasar sebagai induknya Pengkot TI Denpasar. ”Kenapa KONI Denpasar tidak melakukan cara-cara seperti yang dilakukan KONI Bali,” bisik mereka. ”Panggil kedua kubu, lalu terapkan seperti apa yang dilakukan Pak Suwandi,” imbuh yang lainnya. Karena tidak ada titik temu, Nyoman Parta mengakhiri hering itu dengan beberapa rekomendasi. Pertama akan ditujukan ke pengurus TI pusat, Menteri Olahraga dan Menteri Perlindungan anak. ”Kita akan rekomendasikan agar skorsing ini dicabut. Kita juga tak mau masuk ke masalah hukum maupun persoalan pengurus, tetapi bagaimana keputusan ini tidak berdampak kepada para atlet anak-anak ini,” pungkasnya. (ibg)
