Tingkatkan Efisiensi, Rai Wirajaya Dorong Implementasi Elektronifikasi Keuangan Daerah Makin Diperluas

(Baliekbis.com),Anggota DPR RI Komisi XI I Gusti Agung Rai Wirajaya menyambut positif diberlakukannya implementasi elektronifikasi transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan perluasan Less Cash Society dan keuangan inklusif melalui peningkatan akses keuangan untuk layanan transaksi non tunai. 

Pasalnya dengan  diberlakukannya sistem pembayaran secara elektronifikasi bagi pemerintahan daerah sudah pasti bisa menghindarkan kebocoran-kebocoran atau tercecernya dana-dana belanja daerah. “Bahkan pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan juga sudah melakukan hal itu,” ucap Rai Wirajaya yang merupakan mitra kerja Kementerian Keuangan saat dihubungi, Minggu (17/2).

Lebih lanjut Rai Wirajaya menekankan pentingnya penggunaan elekronifikasi keuangan daerah supaya semua transaksi baik itu pengeluaran maupun penerimaan tercatat, terawasi dan bisa dipertanggungjawabkan. “Penggunaannya jelas, proyeknya juga jelas. Jadi tidak ada lagi yang namanya tidak tepat anggaran apalagi kebocoran,” tukasnya. 

Menurutnya yang penting saat ini bagaimana dalam implementasinya masing-masing pemerintah daerah menyiapkan SDM beserta infrastrukturnya. Perlu dijalin kerja sama dengan perbankan daerah untuk menampung dana-dana pembangunan. “Di Bali pemerintah daerah telah bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah. Penting sinergitas ini diperluas, tidak saja dari sisi pengeluaran juga penerimaan,” tandasnya. 

Bahkan yang ia dengar Bali berada di posisi kedua setelah DKI Jakarta dalam penggunaan elektronifikasi keuangan daerah yang menjadi pilot project pemda dari Kemendagri. Prestasi tersebut perlu terus ditingkatkan dan bukan hal tak mungkin ke depannya Bali bisa menduduki peringkat pertama. Karena ada yang bisa ditingkatkan lagi seperti dari sisi penerimaan daerah agar bisa secara non tunai.

Rai Wirajaya juga dalam kesempatan ini menyarakan ke depannya dana desa yang biasanya dikucurkan langsung ke desa-desa bisa meniru dengan menggunakan elektronifikasi pembayaran. “Digunakannya elektronifikasi dana desa, diharapkan tidak ada lagi kepala desa yang terciduk akibat salah penggunaan anggaran,” ujar Caleg DPR RI Dapil Bali dari PDI Perjuangan ini. 

Elektronifikasi transaksi pemerintah menurut Rai Wirajaya bertujuan mengubah transaksi pengeluaran dan penerimaan pemerintah dari tunai menjadi non tunai melalui berbagai kanal pembayaran untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi tata kelola keuangan pemerintah daerah melalui infrastruktur yang aman dan handal. Politisi asal Peguyangan Denpasar ini berharap perlunya meningkatkan kompetensi SDM melalui capacity building, pelatihan dan pendampingan teknis terkait sistem pembayaran non tunai dan teknologi digital. 

Juga membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat bertransaksi non tunai sekaligus meningkatkan akses keuangan masyarakat. Hal yang tak kalah penting tambah Rai Wirajaya yakni melanjutkan sinergi dengan lembaga keuangan untuk memperkuat infrastruktur pendukung transaksi non tunai dan memperluas elektronifikasi transaksi Pemda. 

“Di semua negara maju sudah menggunakannya. Jadi transaksi non tunai ini penting diterapkan, apalagi Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Jangan sampai Bali ketinggalan,” tambahnya. 

Bank Indonesia (BI) pada 2019 ini juga mendorong kalangan pemerintah daerah (pemda) di Bali makin meningkatkan implementasi elektronifikasi dari sisi penerimaan mengingat selama ini belum semua secara non tunai. Kondisi ini berbeda dibandingkan transaksi pengeluaran pemda yang hampir 100 persen sudah mengarah ke nontunai. (rmc)