Tiongkok Jajaki Rencana Investasi di Poros Maritim Dunia-Prakarsa Sabuk dan Jalan
(Baliekbis.com), Dua nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Tiongkok yang ditandatangani saat Menko Maritim Luhut Pandjaitan berkunjung ke Tiongkok pada tanggal 13 April 2018 lalu akan segera direalisasikan. Nota kesepahaman tersebut terkait dengan investasi dalam Poros Maritim Dunia-Prakarsa Sabuk dan Jalan/One Belt One Road Initiative.
Delegasi Pemerintah Tiongkok yang terdiri dari 16 ahli datang ke Indonesia Kamis (26/4) untuk memperolah keterangan detil mengenai proposal investasi yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia. “Mereka membawa 16 pakar untuk memperoleh data dan verifikasi dari kementerian dan lembaga terkait serta melakukan kunjungan lapangan ke tiga lokasi yang kita tawarkan,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin yang memimpin pertemuan dengan delegasi Tiongkok di Jakarta, Kamis (26/4). Tiga lokasi yang akan dikunjungi oleh delegasi Tiongkok itu antara lain Sumatera Utara, Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Secara umum, lanjut Ridwan, pemerintah Indonesia menawarkan dua kelompok proyek prioritas.
“Yang satu kelompok yang masuk empat koridor wilayah sedangkan kelompok kedua adalah kelompok yang berada di luar koridor namun kita tawarkan juga,” ungkapnya. Lebih jauh, deputi yang juga ketua ikatan alumni ITB ini mengungkapkan bahwa semua kelompok proyek prioritas yang ditawarkan berada di luar Pulau Jawa. “Kelompok satu berada di wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Bali, sementara itu kelompok kedua berada di Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan Papua,” beber Ridwan.
Di wilayah-wilayah itu, Pemerintah Indonesia menawarkan kerjasama dalam pembangunan infrastruktur transportasi udara, pelabuhan, kawasan industri, pariwisata, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) serta Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang. Dalam kesempatan itu, Deputi Ridwan menekankan kepada delegasi Tiongkok bahwa pemerintah memberikan 4 syarat untuk berinvestasi.
“Investor wajib menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, memanfaatkan tenaga lokal untuk kegiatan operasional, mendirikan industri dengan nilai tambah dari hulu ke hilir dan harus ada transfer teknologi yang efektif sehingga keberlanjutan proyek ini dapat terjamin,” tegasnya.
Menanggapi syarat pemerintah Indonesia itu, Ketua Delegasi Tiongkok yang juga Wakil Presiden China International Engineering Consulting Corporation (CIECC) Dou Hao mengaku akan mengikutinya. Dan agar kerja sama dapat segera terealisasi, Dou meminta agar dapat segera melakukan uji kelayakan pada wilayah-wilayah yang ditawarkan oleh pemerintah RI. “Karena tadi kami masih memperoleh informasi yang sedikit dari kementerian dan lembaga terkait, maka kami berharap supaya segera dapat melakukan studi kelayakan bersama,” pintanya. Dari studi itu, sambung Dou, barulah pemerintahnya dapat menentukan proyek mana yang dapat dijadikan prioritas untuk dibangun.
Dalam pertemuan yang merupakan tindak lanjut kunjungan Menko Maritim Luhut Pandjaitan itu, hadir pula Deputi Kepala Perencanaan Investasi BPKM Tamba Parulian Hutapea serta pejabat dari KKP, Bappenas, Kemenhub, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, dan PLN. Sementara itu, delegasi Tiongkok terdiri dari China Development dan Reform Commission serta China International Engineering Consulting Corporation (CIECC).(ist)
