Trisno Nugroho: Inflasi Bali Terus Melandai
(Baliekbis.com), Inflasi gabungan dua kota di Provinsi Bali (Denpasar dan Singaraja) pada Maret 2023 BPS menunjukkan perkembangan yang positif yakni sebesar 0,07% (mtm), sama dengan inflasi bulan sebelumnya (0,07%, mtm) dan lebih rendah dari inflasi nasional (0,18%, mtm). “Rendahnya inflasi Maret 2023 tidak terlepas dari sinergi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID),” ujar Kepala KPw BI Provinsi Bali Trisno Nugroho, Rabu (5/4) di Denpasar.
Dengan demikian, tambahnya inflasi secara tahunan dapat melandai dari 6,34% (yoy) pada bulan sebelumnya menjadi 5,46% (yoy) pada Maret 2023. Berdasarkan komoditasnya, tekanan inflasi disebabkan oleh kenaikan harga pada cabai rawit, cabai merah, bensin, beras, dan tomat. Kenaikan harga cabai dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan akibat tingginya curah hujan pada bulan sebelumnya. Sementara kenaikan harga bensin terjadi akibat kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo per 1 Maret 2023.
Masih terjadinya kenaikan harga beras disebabkan oleh terbatasnya pasokan gabah karena masa panen padi baru dimulai pada pertengahan Maret 2023. Namun demikian, inflasi yang lebih tinggi dapat tertahan dengan menurunnya harga canang sari, bawang merah, angkutan udara serta daging ayam ras dan bola lampu. Harga canang sari kembali menurun sejalan dengan normalisasi permintaan pasca berakhirnya perayaan Hari Raya Nyepi; penurunan harga bawang merah didorong oleh peningkatan pasokan. Sedangkan penurunan tarif angkutan udara terjadi seiring dengan penurunan harga avtur dan penurunan permintaan selama bulan puasa.
Pada April 2023, beberapa risiko peningkatan inflasi yang perlu diwaspadai antara lain kenaikan permintaan bahan makanan dan makanan jadi menjelang HBKN Idul Fitri, potensi kenaikan tarif angkutan udara dan angkutan antarkota selama liburan panjang HBKN Idul Fitri, dampak lanjutan kenaikan harga bensin bulan Maret 2023, serta dampak pemberian gaji ke 13 dan THR PNS dan pegawai swasta menjelang HBKN. Sebaliknya, peningkatan pasokan beras seiring dengan semakin meluasnya panen raya padi diprakirakan menurunkan tekanan kenaikan harga beras.
TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali terus melakukan pengendalian inflasi melalui kerangka 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang efektif). Beberapa upaya yang telah dan masih terus dilakukan antara lain melalui kegiatan operasi pasar untuk komoditas pangan di berbagai tempat strategis (pasar tradisional, kecamatan/kelurahan/desa, tempat ibadah), pemberian subsidi ongkos angkut, serta sinergi dan kolaborasi bersama Bulog, Perumda Pangan dan Distributor pangan dalam menjaga ketersediaan pasokan.
Selain itu, TPID juga meningkatkan kualitas data komoditas yang keluar masuk Bali guna memonitor kecukupan pasokan di Bali, mendorong peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam provinsi Bali dan dengan luar Provinsi Bali, serta meningkatkan komunikasi kepada masyarakat melalui berbagai media mengenai perkembangan harga dan ketersediaan pasokan pangan di Bali. (ist)
