Verifikasi APBD Perubahan Badung 2016 Hanya Alami Penyelarasan, Program Strategis ”Lolos”
(Baliekbis.com), Mangupura – Hasil verifikasi provinsi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan Badung 2016 turun. Secara substantif, APBD Perubahan tersebut tak mengalami perubahan, hanya ada penyelarasan-penyelarasan. Hal itu diungkapkan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, didampingi Wabup Ketut Suiasa di sela-sela pertemuan dengan DPRD Badung, Senin (10/10). “Tak ada perubahan secara mendasar, hanya ada penyelarasan di sana-sini,” ujarnya.
Selain Bupati dan Wabup, pertemuan untuk membahas hasil verifikasi tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Badung Putu Parwata bersama dua wakilnya Nyoman Karyana dan Made Sunarta serta anggota DPRD Badung. Hadir juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekkab Kompyang R. Swandika.
Selain Bupati dan Wabup, pertemuan untuk membahas hasil verifikasi tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Badung Putu Parwata bersama dua wakilnya Nyoman Karyana dan Made Sunarta serta anggota DPRD Badung. Hadir juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekkab Kompyang R. Swandika.
Penyelarasan ini, tegasnya, tak sampai memangkas program-program strategis yang dibutuhkan masyarakat Badung. Bupati asal Plaga Petang tersebut mencontohkan penyelarasan belanja tidak langsung dari Rp 2,3 triliun menjadi Rp 2,2 triliun. Penyelarasan ini tak sampai memangkas program-program strategis. Demikian juga dengan pengurangan dana alokasi umum (DAU) khususnya anggaran untuk tunjangan profesi guru senilai Rp 76,7 miliar. “Walau ada pengurangan dana dari pusat, tunjangan profesi guru dipastikan terbayar hingga Desember 2016,” tegasnya.
Sebelumnya Ketua TAPD yang juga Sekkab Badung Kompyang R. Swandika melaporkan hasil verifikasi APBD Perubahan Badung 2016 dari provinsi. Menurutnya, verifikasi digelar pada 3 Oktober yang dilakukan oleh tim. Saat itu, Badung dipimpin langsung Bupati Nyoman Giri Prasta dan akhirnya ada catatan-catatan atas hasil evaluasi yang harus ditindaklanjuti. “Tiga hari setelah itu, jawaban dikirim. Selanjutnya, hasil evaluasi resmi pun turun,” kata pejabat asal Kerobokan tersebut.
Menurut dia, performance APBD Perubahan 2016 merupakan respons kebutuhan masyarakat, selain ada terobosan dan inovasi. Dia merinci struktur APBD Perubahan setelah evaluasi. Pendapatan pada APBD induk 2016 tercatat Rp 3,8 T, sementara di APBD Perubahan, pendapatan dirancang Rp 4,24 T. Dilaporkan pula, dari pusat ada koreksi Rp 76,7 miliar untuk tunjangan profesi guru. “Ada pengurangan terhadap pendapatan Badung,” katanya.
Selanjutnya belanja pada APBD Perubahan dirancang Rp 4,7 T, setelah verifikasi ada koreksi menjadi Rp 4,620. Selisihnya mencapai Rp 74 miliar.
Belanja tak langsung di APBD perubahan, katanya, dirancang Rp 2,3 T lebih dan dievaluasi menjadi Rp 2,2 T atau ada pengurangan Rp 74 miliar lebih. Belanja langsung dirancang Rp 2,3 T lebih, hasil evaluasi tetap Rp 2,3 T lebih.
Pos pembiayaan di APBD Perubahan dirancang Rp 678,1 miliar, setelah evaluasi menjadi Rp 680 miliar lebih. Terakhir pos silpa yang dirancang Rp 65,8 miliar, setelah evaluasi menjadi Rp 63,9 miliar. Hal ini karena ada belanja mendesak senilai Rp 1,8 miliar lebih.
Pada kesempatan itu, Ketua TAPD juga siap merancang APBD 2017 secara utuh sesuai kebutuhan. Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2017 akan diranvang melalui musrenbang desa, kecamatan hingga kabupaten, termasuk dari hasil serap aspirasi Dewan. Hal lain yang dilaporkan, KUA dan PPAS 2017 masih mengacu pada organisasi perangkat daerah (OPD) lama. “Karena itu, perlu penyelarasan setelah perda OPD baru ditetapkan,” tegasnya.
Selanjutnya, verifikasi dari provinsi terhadap APBD perubahan badung 2016 ini mendapat tanggapan dari sejumlah anggota DPRD. Ketua Komisi III Nyoman Satria banyak menyorot soal terbatasnya waktu untuk pelaksanaan program APBD Perubahan 2016 ini. Terkait dengan beberapa pengurangan dan penambahan, politisi PDI Perjuangan ini menyatakan dapat memaklumi. Karena mepetnya waktu pelaksanaan proyek, dia berharap, proyek-proyek yang tak jalan pada APBD perubahan 2016 bisa dibawa ke APBD induk 2017.
Sementara itu, anggota Komisi IV Made Reta menyambut positif langkah Bupati yang tetap memperhatikan kesejahteraan guru walau ada pengurangan anggaran dari pusat. “kami menyambut baik, karena Bupati telah menemukan solusi terbaik,” katanya.
