Wagub: Awasi Peredaran Beras Oplosan di Bali
(Baliekbis.com), Terungkapnya pabrik beras oplosan didaerahnya Bekasi belum lama ini, rupanya juga menjadi perhatian Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta yang turut prihatin kenapa hal itu bisa terjadi. Namun demikian ia memerintahkan aparaturnya di daerah agar secara intensif melakukan pengawasan beras yang beredar. “Kita tidak ingin beras oplosan sampai beredar di Bali. Karena itu kita minta seluruh aparatur secara intensif melakukan pengawasan,” katanya mengingatkan sela sela Penyerahan Bantuan Hibah Simantri Tahun 2017 di Denpasar, Senin (24/7/2017).
Dikatakan Wagub, beredarnya beras yang diduga oplosan tersebut sangat membahayakan kondisi ketahanan pangan di Bali, apabila sampai beredar. Apalagi Bali selama ini sudah terkenal dengan ketahanan pangan yang sangat bagus untuk wilayah Indonesia bagian Timur. ” Oleh karena itu saya mengajak pelaksana teknis di lapangan untuk sama sama menjaga agar beras oplosan semacam itu jangan sampai masuk ke Bali,” tuturnya.
Menurut Wagub, saat ini pemerintah daerah sedang berproses melakukan pengawasan di lapangan untuk mencari tahu apakah ada beras jenis ini yang telah masuk dan beredar di Bali. Dia berharap masyarakat untuk bersabar menunggu tindak lanjut hasil dari penelusuran dan pengawasannya. Ia pun menampik jika ada yang beranggapan bahwa apa yang dilakukan spekulan sebagai suatu cara untuk meningkatkan nilai tukar petani. “Bukan seperti itu, peningkatan nilai tukar petani itu tidak bisa lepas dari yang namanya kualitas. Dan untuk itu harus ada dukungan dari pemerintah,” ucap Wagub.
Dukungan yang diberikan pemerintah menurut Wagub seperti bibit unggul, masa tanam, bibit, pupuk, dan sebagainya. Dan jika ini telah dilakukan niscaya nilai tukar petani akan meningkat secara kualitas tanpa campur tangan spekulan. “Untuk mencapai nilai tukar petani yang layak merupakan tugas dari semua pihak terkait, tidak bisa hanya pemerintah. Dan tugas kita semua mengawasi distribusi beras agar jangan sampai terkecoh oleh para spekulan unik memenuhi keuntungan pribadinya sendiri, padahal ada kepentingan yang lebih luas lagi,” tukasnya. Terkait Simantri, Wagub mengatakan bukan sekadar memelihara sapi di kandang koloni melainkan pemberdayaan petani dengan menggunakan pendekatan usaha kelompok yang memadukan usaha budi daya tanaman dengan peternakan dengan kegiatan pendukungnya berupa usaha pengolahan limbah dengan konsep zero waste. Ditambahkan Sudikerta dari target 1000 kelompok simantri saat ini sudah terbentuk lebih dari 700. Untuk tahun 2018 tiap unit simantri diberi hibah Rp 250 juta. (bas)
