Wagub Cok Ace Harap Simposium CIIP-ID Dapat Tingkatkan Koordinasi Proteksi Keamanan Siber Indonesia
(Baliekbis.com), Munculnya kerawanan akibat pesatnya kemajuan dunia TIK, menyebabkan munculnya berbagai bentuk trend serangan dan insiden yang sering terjadi, hal tersebut disinyalir banyak menggunakan instrumen cyberspace sebagai saluran utama dalam melaksanakan tindakan kejahatan. Jika hal ini dibiarkan berlarut larut maka akan menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi organisasi pemerintah ataupun negara. Untuk itu, harus dilakukan pencegahan secara masif dan efektif dalam menangkal cyberspace tersebut. Demikian terungkap dalam sambutan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), saat menghadiri acara Simposium on Critical Information Infrastructure Protection Tahun 2019 (CIIP-ID Summit 2019) di Hotel Kartika Plaza, Kuta-Badung, pada Rabu (28/8).
Lebih lanjut, Wagub Cok Ace mengatakan bahwa Bali khususnya sangat bergatung kepada ekonomi pariwisata, dimana dalam menjalankan perekonomian tersebut arus TIK sangat mengalir deras di Bali, baik untuk promosi pariwisata maupun kegiatan bisnis kepariwisataan lainnya. Kegagalan suatu proses bisnis yang diakibatkan oleh adanya suatu serangan cyber dapat mengakibatkan terganggunya sejumlah aspek seperti ketersediaan (avaibilty), keselamatan (safety), keamanan (security), keandalan (reliability) dan ketahanan (resilience) atas pemanfaatan dan layanan infrastruktur teknologi. Segala ancaman dan insiden yang terjadi inilah menyebabkan mutlak dibutuhkannya suatu keamanan informasi untuk melindungi informasi dan struktur yang sangat vital/kritis. Untuk itu, Wagub Cok Ace berharap kegiatan ini nantinya dapat memberikan suatu rumusan yang memberikan dampak positif bagi kemajuan Indonesia dan Bali khususnya.
Sementara itu, Kepala BSSN Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian menyatakan bahwa kegiatan simposium tersebut merupakan salah satu tanggung jawab dari BSSN sesuai Perpres No 53 yaitu terkait dengan koordinator keamanan negara menjadi sebuah tanggung jawab nasional dibawah BSSN.
“Perlindungan terhadap infrastruktur kritis nasional merupakan hal penting untuk diwujudkan sebagai langkah pencegahan, mereduksi kerentanan dan kerawanan serta meminimalisir dampak kerusakan dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemulihan katika terjadi serangan siber di era perkembangan dunia digital ini,” ujarnya.
Dalam merancang sebuah strategi perlindungan terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan yaitu; people, process dan technology. Untuk itu ia berharap simposium yang akan dilaksanakan selama dua hari ini akan memunculkan sebuah kerjasama dan koordinasi yang lebih erat antar lembaga maupun lintas sektoral serta mendapat masukan yang berguna bagi pemerintah juga pelaku bisnis lainnya, selain itu juga dapat mempercepat pengesahan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber. (ist)
