Workshop ICCTF, Perikanan Berkelanjutan Dukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional
(Baliekbis.com),Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) menyelenggarakan
Workshop Perikanan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional pada 11-12
Desember 2019.
Kegiatan kolaboratif ini membahas isu-isu yang menjadi tantangan serta solusi dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor industri perikanan untuk menerapkan konsep pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional.
Workshop ini diharapkan dapat mengeluarkan hasil konkret sebagai masukan kepada pemerintah dalam mempercepat pembangunan negara, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. “Indonesia tengah menyongsong peralihan konsepsi dan praktik ekonomi dari yang bersifat tradisional ke konsep
pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan sosial ekonomi serta berfokus pada keberlanjutan ekosistem laut,” tegas Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) Himawan
Hariyoga saat pembukaan workshop, Rabu (11/12/2019) di Kuta.
Dikatakan dengan luas laut mencapai 70% dari total luas wilayah, pengelolaan laut tidak dapat dikendalikan secara sentralistik saja. Salah satu caranya melalui peningkatan pengelolaan perikanan berbasis Wilayah
Pengelolaan Perikanan atau WPP, dengan menguatkan data stok perikanan dan kelembagaan WPP” jelas Himawan Hariyoga.
Penentuan arah kebijakan pengelolaan perikanan berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial
dalam kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dimuat dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, khususnya pada Agenda Pembangunan Ketahanan Ekonomi, dimana terdapat Program Prioritas Nasional mengenai Pengelolaan Kelautan dan Kemaritiman. Hal ini dilandasi karena sektor perikanan turut memberi sumbangan bagi pembangunan nasional mencakup pembangunan ekonomi berupa kontribusi
terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional, penciptaan lapangan pekerjaan serta peningkatan kesejahteraan,
maupun ketahanan pangan. Oleh karenanya pengelolaan sumber daya perikanan juga memerlukan keterlibatan multi-sektoral dan multi-pemangku kepentingan untuk dapat diimplementasikan secara optimal.
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sendiri terbagi ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.1/2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/2014. Wilayah ini merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk aktivitas utama antara lain penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan lainnya. Pengelolaan WPP sebagai basis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan upaya strategis dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan
guna mengoptimalkan perekonomian.
Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bidang perikanan, Bappenas menerapkan kebijakan pengintegrasian riset ke dalam implementasi pembangunan berkelanjutan yang merupakan salah
satu model inovasi pembangunan. Sesmen PPN/Sestama Bappenas Himawan Hariyoga juga mencontohkan tentang aspek manajemen terhadap pengelolaan perikanan berbasis data (evidence-based policy) yang akurat dan didukung dengan hasil riset yang mutakhir. “Nantinya sektor perikanan Indonesia melalui pengelolaan berbasis WPP dapat menjadi salah satu contoh nyata bagaimana aspek riset digunakan dalam menjaga sumber pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya. (bas)
